Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka bertujuan mulia, yaitu mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan berbasis proyek. Namun, implementasinya seringkali memicu kontroversi, terutama yang berkaitan dengan isu finansial. Judul ini menyoroti ketegangan yang terjadi di SMPN 1 Biora, di mana orang tua melayangkan protes keras karena merasa terbebani oleh Biaya Proyek P5. Tuntutan utama yang muncul adalah agar Sekolah Wajib Transparan dalam pengelolaan dana. Dua kata kunci yang menjadi fokus di artikel ini adalah “Sekolah Wajib Transparan” dan “Biaya Proyek P5”.
Persoalan Biaya Proyek P5 menjadi sensitif karena P5 seharusnya dirancang agar dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang minim atau yang sudah tersedia. Prinsip kurikulum adalah menghindari praktik pungutan liar atau membebankan orang tua yang sudah memiliki beban biaya sekolah rutin lainnya. Ketika proyek-proyek P5 menuntut pembelian material yang mahal, kunjungan lapangan berbayar, atau sumbangan dana yang signifikan, hal ini secara langsung melanggar semangat inklusif dari Kurikulum Merdeka. Di SMPN 1 Biora, protes orang tua mengindikasikan adanya komunikasi yang gagal atau perencanaan proyek yang kurang matang dari pihak sekolah.
Protes keras yang disampaikan orang tua di SMPN 1 Biora merupakan refleksi dari masalah akut dalam sistem pendidikan: kurangnya transparansi finansial. Ketika rincian anggaran proyek tidak dibuka secara jelas—dari mana dana didapat, alokasinya untuk apa saja, dan mengapa opsi yang lebih murah tidak dipilih—maka kecurigaan dan ketidakpercayaan akan muncul. Orang tua berhak mengetahui secara rinci bagaimana uang mereka digunakan untuk pendidikan anak, termasuk dalam kegiatan proyek.
Untuk mengatasi konflik dan mengembalikan kepercayaan publik, Sekolah Wajib Transparan dalam hal berikut:
- Rincian Anggaran Publik: Sekolah harus menyusun dan mempublikasikan rencana anggaran P5 secara rinci sebelum proyek dimulai. Rincian ini harus mencakup estimasi Biaya Proyek P5 yang ditanggung sekolah (dari dana BOS) dan biaya opsional atau minimal yang mungkin dikeluarkan orang tua.
- Mekanisme Pengawasan: Melibatkan perwakilan orang tua, melalui Komite Sekolah, dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran proyek. Hal ini memastikan bahwa proyek yang dipilih realistis dan sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar keluarga di SMPN 1 Biora.
- Prioritas Sumber Daya Lokal: Guru harus didorong untuk merancang proyek yang memanfaatkan sumber daya lokal yang murah atau bahkan gratis, seperti bahan daur ulang atau kunjungan ke fasilitas terdekat yang tidak berbayar. Ini akan secara otomatis mengurangi Biaya Proyek P5 yang ditanggung orang tua.
Dengan memastikan bahwa Sekolah Wajib Transparan dan mengedepankan akuntabilitas, SMPN 1 Biora dapat mengubah narasi dari protes menjadi partisipasi aktif. Transparansi bukan hanya masalah kepatuhan, tetapi merupakan fondasi untuk kemitraan yang sehat antara sekolah dan orang tua demi keberhasilan pendidikan siswa.